Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

PPh Pasal 26 (4) atas BUT yang melaksanakan proyek pemerintah yang dananya berasal dari hibah dan/atau pinjaman LN

Berdasarkan SE-4/PJ.03/2008 tgl 22 Agustus 2008 ditegaskan bahwa PPh pasal 26 (4) atas BUT yang melaksanakan proyek pemerintah yang dananya berasal dari Hibah dan/atau Pinjaman Luar Negeri ditanggung oleh pemerintah.
Dengan demikian fasilitas pajak atas proyek pemerintah yang dananya berasal dari hibah/pinjaman Luar Negeri adalah sbb :
– PPh Badan ditanggung Pemerintah
– PPh Pasal 26 (4) -khusus untuk BUT- juga ditanggung Pemerintah
– PPN Tidak dipungut
– Bea Masuk dan Bea Masuk tambahan dibebaskan
– PPh 21 atas penghasilan karyawan (baik staff lokal maupun expatriate) tetap terutang dan hrs dipotong sesuai ketentuan Pasal 21 UU PPh;

Jujur saya kaget sekali baca SE ini, karena baru saja saya debat panjang mengenai apakah PPh 26 (4)  ditanggung pemerintah atau tidak, bahkan saya juga sempat mengkonfirmasikan ‘pendapat saya’ ke rekan di KPP.  Kita berpendapat bahwa PPh 26 (4) tidak termasuk dalam pengertian PPh yang ditanggung pemeritah, karena dalam PP hanya menyebutkan sbb : Baca lebih lanjut

Iklan

September 2, 2008 Posted by | Pajak, PPh Badan, PPh Pasal 23/26, PPN, Tax Treaty | , , , , | 8 Komentar