Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Aspek Perpajakan CV

Sebelumnya mohon maaf buat semuanya, karena keterbatasan saya, sampai hari ini masih banyak pertanyaan dalam blog ini yang belum terjawab. Semoga satu demi satu pertanyaan yg belum terjawab bisa segera saya jawab.

Tulisan singkat ini dibuat untuk menjawab beberapa pertanyaan senada di halaman konsultasi yang menanyakan mengenai aspek perpajakan CV.

Aspek Perpajakan CV

a. Pengantar

Meskipun secara hukum terdapat berbagai perbedaan antara PT (Perseroan Terbatas) dengan CV (Comanditaire Venootscha ); namun dalam sudut pandang perpajakan keduanya merupakan Wajib Pajak Badan. Hal ini diuraikan dalam UU KUP (pasal 1 ayat 3) sbb :

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Sesuai dengan definisi mengenai Badan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UU KUP tersebut, Wajib Pajak Badan merupakan :

  • sekumpulan orang dan/atau modal;
  • baik yang melakukan kegiatan usaha;
  • maupun yang tidak melakukan kegiatan usaha.

Wajib Pajak badan meliputi :

  • perseroan terbatas,
  • perseroan komanditer,
  • perseroan lainnya,
  • badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
  • firma,
  • kongsi,
  • koperasi,
  • dana pensiun,
  • persekutuan,
  • perkumpulan,
  • yayasan,
  • organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
  • lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan
  • bentuk usaha tetap

b. Kewajiban Pajak bagi CV

Sebagaimana kewajiban WP Badan pada umumnya; kewajiban pajak yang harus dilakukan oleh CV adalah sbb :

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri :

  • Mendaftarkan diri ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
  • Apabila CV telah memenuhi syarat sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak), maka CV juga memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri agar dikukuhkan sebagai PKP.
  • Selain itu, apabila anggota perseroan (Anggota CV), baik persero aktif maupun persero diam belum memiliki NPWP, maka sebaiknya masing-masing anggota perseroan juga mendaftarkan diri ke kantor pajak yang wilayah kerjanya meliputi domisili masing-masing anggota perseroan untuk memperoleh NPWP.

Pendaftaran dilakukan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan CV. Cara mendaftarkan diri ke KPP untuk memperoleh NPWP/ dikukuhkan sebagai PKP adalah sbb :

1). Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran Wajib Pajak,

2). Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap ke KPP setempat dan dilampiri dengan document-document yang disyaratkan sbb :

  • Photocopy Akta Pendirian CV
  • Photocopy KTP (Identitas Pengurus/pesero aktif); Jika anggota pesero sudah memiliki NPWP pribadi lebih baik jika dilampirkan photocopinya -tambahan saja-.
  • Surat Keterangan Domisili (Surat Keterangan tempat kegiatan usaha) dari kelurahan setempat
  • Surat Kuasa bermaterai -jika pengurusan dikuasakan kepada pihak lain-

Dalam praktek, pada umumnya SKT dan kartu NPWP akan diterbitkan dalam waktu 1- 3 hari kerja setelah pendaftaran. Jika pada saat mendaftarkan CV sekaligus mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka selanjutnya petugas DJP akan melakukan pengecekan terhadap lokasi kegiatan usaha, untuk menentukan apakah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP atau tidak. Jika memenuhi syarat, maka selanjutnya KPP akan menerbitkan Surat Pengukuhan PKP.

2. Kewajiban CV setelah memiliki NPWP dan/atau setelah dikukuhkan sebagai PKP :

Setelah CV memperoleh NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP, maka CV memiliki kewajiban untuk :

  • Melakukan pembayaran dan melaporkan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya.
  • Memungut/memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang dibayarkan/ terutang kepada pihak lainnya
  • Bagi CV yang telah dikukuhkan sebagai PKP, maka selain kewajiban tersebut di atas, juga memiliki kewajiban dibidang PPN dan PPn BM.

Kewajiban pajak tersebut pada dasarnya telah tercantum dalam SKT (Surat Keterangan Terdaftar) yang diterbitkan oleh KPP bersamaan dengan penerbitan kartu NPWP. Dalam formulir SKT, Jenis kewajiban pajak yang tercantum telah dicetak dengan format standart dan hanya menginformasikan jenis pajak sesuai pasal yang mengaturnya, tanpa penjelasan lebih lanjut.

Bagi petugas pajak atau orang yang sehari-hari berkecimpung di bidang pajak, tentu sudah memahami maksud dari aneka jenis kewajiban pajak yang tercantum dalam SKT tersebut. Lain halnya bagi wajib pajak baru yang seringkali masih awam terhadap perpajakan, tentu membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Sayangnya, jarang sekali petugas di bagian pelayanan (yg mengurusi pendaftaran NPWP) yg memberikan gambaran/penjelasan terhadap wajib pajak baru tersebut. Pun juga tidak ada buku panduan ringkas (semacam buku saku perpajakan gitu) yang diberikan oleh DJP untuk Wajib Pajak baru ini. (ssstt… kabar baiknya : Ada kerjaan buat konsultan pajak :) )

Jenis-jenis pajak yang tercantum dalam SKT terdiri dari :

  1. PPh Pasal 4 (2)
  2. PPh Pasal 15
  3. PPh Pasal 19
  4. PPh Pasal 21
  5. PPh Pasal 22
  6. PPh Pasal 23
  7. PPh Pasal 25
  8. PPh Pasal 26
  9. PPh Pasal 29

Dalam SKT tidak tercantum mengenai kewajiban PPN. Hal ini karena yang memiliki kewajiban PPN hanya wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP, yang mana surat SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) terpisah dari SKT.

Sembilan jenis kewajiban pajak seperti yang tercantum dalam SKT tersebut, jika dikelompokkan sesungguhnya hanya terdiri dari 2 kewajiban besar seperti yang telah diuraikan diatas, yaitu :

1. Melakukan pembayaran dan melaporkan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib pajak sendiri (dalam hal ini CV). Yang termasuk dalam kelompok ini yaitu :

  • PPh Pasal 4 (2)
  • PPh Pasal 15
  • PPh Pasal 19
  • PPh Pasal 25
  • PPh Pasal 29

2. Memungut/memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang dibayarkan/ terutang kepada pihak lainnya, yang terdiri dari :

  • PPh Pasal 4 (2)
  • PPh Pasal 15
  • PPh Pasal 21
  • PPh Pasal 22
  • PPh Pasal 23
  • PPh Pasal 26

Untuk PPh pasal 4 (2) dan PPh pasal 15 merupakan PPh final, dimana sistem pengenaannya ada yang melalui pemotongan oleh pihak lain, maupun dibayar sendiri oleh penerima penghasilan sehingga termasuk dalam dua kategori di atas.

Singkatnya, kewajiban pajak yang harus dilakukan oleh CV setelah memperoleh NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP sama seperti kewajiban pajak WP Badan lainnya, seperti yang telah saya tulis disini.

c. Perbedaan perlakuan perpajakan untuk CV dan PT………… (to be continued)

(Semoga tulisan singkat ini bisa menjawab beberapa pertanyaan yang telah disampaikan teman-teman mengenai aspek perpajakan CV).

About these ads

Mei 22, 2008 - Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Badan | , , ,

35 Komentar »

  1. selain cv, saya ingin mengetahui PT nya juga…kalau bisa aspek perpajakan badan usaha dan beban tarifnya masing2…..saya sangat membutuhkan informasi tersebut, terima kasih…..cu…may

    >> Silahkan klik posting di blog ini dg tag PPh Badan

    Komentar oleh may | Mei 28, 2008 | Balas

  2. sore mbak tri..

    sblmnya saya ingin mengucapkan terima kasih krn telah mengadakan tanya jawab di situs mbak.

    saya sangat membutuhkan jawaban mbak utk perbedaan perlakuan perpajakan utk CV n PT di atas.

    histori masalah :
    saat ini saya telah memiliki sebuah NPWP utk usaha A.
    dan akan membuka usaha B. usaha A n usaha B ini berbeda satu dgn yang lainnya. namun saya tidak ingin memakai nama yang sama utk membuat NPWP.

    pertanyaan saya berdasarkan histori di atas adalah :
    1. apa yg harus saya lakukan agar org pajak tidak mengetahui bahwa saya mempunyai usaha lebih dari 1 (ingin buka usaha B)?

    2. dari segi pajak dan akuntansi, mana yang lebih baik saya gunakan, CV atau PT mengingat bahwa modal besar dan modal tersebut berasal dari saya pribadi?

    3. pajak apa saja yg akan dikenakan ke saya mengingat tempat utk usaha B ini ada di dalam sebuah mal?

    utk waktu dan jawaban mbak Tri, saya ucapkan terima kasih..

    Komentar oleh liya | Juni 15, 2008 | Balas

  3. Asalammualaikum WrWbrkt Mbak Tri, Saya mau merepotkan lagi nih Mbak.

    PT X adalah sebuah Perusahaan Garmen yang berada di KBN,dimana Bahan Baku dan Bahan pembantu untuk Proses produksinya dibeli dengan cara Impor dari luar negeri.

    Kemudian Produk barang jadinya dijual kepada PT Y(PT Y merupakan perusahaan berbadan hukum sendiri dan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PT X) yang berada diluar KBN.

    Pertanyaan Saya Adalah sebagai berikut :
    a. apakah pembelian bahan baku dan bahan pembantu yang dilakukan oleh PT X dengan cara Impor tsb dibebaskan dari Bea masuk & PPN?

    b. Apakah Penjualan produk barang jadi dari PT X ke PT Y terutang PPN mengingat PT X berada didalam KBN sebaliknya PT Y berada bukan didaerah KBN?

    Mohon penjelasan dan pencerahan dari Mbak Tri, atas penjelasannya saya ucapkan trimakasih.

    Wasalam mu’alaikum wrwbrkt

    Kusworo

    Komentar oleh Kusworo | Juli 29, 2008 | Balas

  4. saya minta penjelasan mengenai badan-badan usaha seperti UD, KOPERASI, PT dan CV ! mulai dari perbedaan, persamaan, kondisi atau situasi yang cocok untuk masing-masing badan usaha dan susunan organsasinya beserta tanggungjawabnya !
    Saya minta tolong untuk dijelaskan pada email saya !
    Dan mohon email saya jangan dipublikasikan

    Komentar oleh sulton | Agustus 30, 2008 | Balas

  5. Mbak, artikelnya kok ga bisa di drag ya… Maksudnya sih mau saya copy ke dalam file word gitu biar bisa saya kumpulkan dalam artikel pajak saya dengan lebih rapi. Saya print lalu saya folder.

    Komentar oleh Lydia Ariyanti | September 19, 2008 | Balas

  6. mau tanya nih mbak. Kalo bedanya firma dengan Cv dari hal kerugiannya apa ya?

    Komentar oleh bahtiar | November 3, 2008 | Balas

  7. Sore Mbak,maaf sebelumnya mbak,
    saya mau tanya tentang PPh psl 21 untuk badan usaha CV, gimana perlakuan untuk perseronya mbak apakah dikenakan PPh psl 21 untuk penghasilan dari persero tersebut, terima kasih mbak

    Komentar oleh Hardhi | November 4, 2008 | Balas

  8. Mbak mau nanya nih..
    kalo tuk CV gak perlu modal utama ya?>
    kalo gak ada modal pertama nya gimana buat neraca keuangan??

    Komentar oleh Robert Sianipar | November 5, 2008 | Balas

  9. Aspek Pajak Untuk Firma samakah dengan untuk CV?

    >> Ya, sama.

    Komentar oleh Firstman | Februari 5, 2009 | Balas

  10. Mbak mau nanya nih,
    saya ada cv yang sudah lama tidak beroperasi sampai saat ini tidak melakukan kegiatan apapun. yang saya tanyakan, bagaimana dengan aspek pajaknya. Bila CV tersebut tidak melakukan kegiatan dan bagaimana menutup cv.
    atas perhatiannya terima kasih

    >> Kalau sudah tidak ada aktivitas, buat laporan NIHIL saja.
    Saya tidak tahu persis bagaimana cara menutup CV, namun sepertinya Anda harus membuat akta notaris mengenai penutupan tsb dan kemudian mengajukan penghapusan NPWP.

    Komentar oleh Wisnu | Februari 16, 2009 | Balas

  11. Assalamualikum

    Mbak Tri
    Saya punya kesulitan untuk menutup badan usaha CV….
    bagaimana caranya, bisakah sy urus sendiri tanpa melibatkan pihak notaris (agar tdk mengeluarkan biaya)oh iya tahun 2004 bapak sy meninggal. jadi juga ingin menutup semua NPWP
    Atas bantuan dan informasinya kami ucapkan terima kasih
    Wassalamualaikum
    Abdul Aziz

    >> Setahu saya penutupan CV secara legal harus dilakukan dg membuat Akta Notaris. Selanjutnya berdasarkan akta tsb Anda dapat mengajukan penghapusan NPWP.

    Komentar oleh aziz | Februari 17, 2009 | Balas

  12. Assalamualaikum..
    Oh iya Mbak Tri…sekarang sy punya 2 NPWP
    1.dapat dari kantor pajak ketika ngurus pajak tahunan (jakarta)
    2.dapat dari kantor (jawa barat)
    Saya jadi bingung …bisa nggak kalo lapor ke kantor pajak untuk dijadikan 1 NPWP saja…..karna sy tinggal di jawa barat. bagaimna caranya, ada apa yg mesti sy lakukan
    Atas bantuan dan informasinya saya ucapkan Terima kasih
    Wassalam
    Abdul Aziz

    >> Salah satu NPWP tsb sebaiknya dihapus. Karena Anda tinggal di Jawa Barat, sebaiknya NPWP Jakarta yang dihapus sehingga nantinya laporan SPT Tahunan Anda disampaikan ke KPP di Jawa Barat.

    Komentar oleh aziz | Februari 17, 2009 | Balas

  13. Mba Tri Yang Terhormat,

    Mohon bantuannya untuk memberikan informasi tentang dasar hukum pendirian sebuah lembaga

    Trimakasih,

    Rudi

    Komentar oleh rudi iswanto | Maret 12, 2009 | Balas

  14. Mba tri,

    Dulu sekitar tahun 1999 papa saya mendirikan sebuah CV, dengan atas nama beliau dan kakak saya yg pertama.

    Tapi pada saat itu kakak saya yg pertama tidak pernah aktif dalam usaha tersebut karena bekerja di sebuah perusahaan swasta, hingga akhirnya papa saya meninggal dunia, dan usaha tersebut di lanjutkan oleh kakak saya yg nomor dua.

    Pada saat pembuatan akta pendirian dsb,.. tidak ada NPWP.

    Pertanyaan saya,
    bisakah akta pendirian CV tsb di balik nama dari kakak pertama ke kakak kedua? bagaimana caranya? syarat2 apa saja?

    NPWP dibuat berdasarkan nama CV tsb atau cukup NPWP kakak saya saja? atau kedua2nya dibuat?

    Mohon bantuan nya segera, karena saya ingin sekali membantu kedua kakak saya agar tidak terjadi kesalahpahaman di masa yang akan datang.

    Trim’s

    Komentar oleh ve | Maret 16, 2009 | Balas

  15. SELAMAT KENAL MBAK, AK MAU TANYA NIH, UTK SPT Tahunan, klu blm ada pekerjaan dan tdk aktif,apakah harus dibuatkan lap. keu dan rugilaba CV, penyusutan dll?. sementara sy ga ngerti membuatnya,surat keterangan blm ada pekerjaan/kegiatan sdh sy buatkan bermaterai dan NIHIL.klupun wajib, sy minta tlng bs? contoh lap. keu yg sederhana mbak.agar sy paham belajarnya. sy sdh membaca buku2 dasar, tp tetap sy kurang paham, apa yg hr sy tulis di lap.keu.jk NIHIL..Lap.SPT Tahunan terakhir kpn mba? mksh bnyak ya mbak, smoga bantuan mbak bermanfaat, dan Allah SWT membalasnya..

    Komentar oleh VIVI | Maret 18, 2009 | Balas

  16. komentar :

    Assalamualaikum..
    Oh iya Mbak Tri…sekarang sy punya 2 NPWP
    1.dapat dari kantor pajak ketika ngurus pajak tahunan (jakarta)
    2.dapat dari kantor (jawa barat)
    Saya jadi bingung …bisa nggak kalo lapor ke kantor pajak untuk dijadikan 1 NPWP saja…..karna sy tinggal di jawa barat. bagaimna caranya, ada apa yg mesti sy lakukan
    Atas bantuan dan informasinya saya ucapkan Terima kasih
    Wassalam
    Abdul Aziz

    >> Salah satu NPWP tsb sebaiknya dihapus. Karena Anda tinggal di Jawa Barat, sebaiknya NPWP Jakarta yang dihapus sehingga nantinya laporan SPT Tahunan Anda disampaikan ke KPP di Jawa Barat.

    KOMENTAR :
    >> punten saya baru belajar juga soal pajak ingin ikut sumbang saran,….

    1. Menurut saya disini ada sedikit kejanggalan,… dasar pembuatan NPWP kan tempat domisili / KTP,… nah berarti bpk. aziz tidak bisa mendapat NPWP di jakarta,.. karena domisili di jawa barat,…. apabila NPWP di jakarta bisa keluar,… berarti bpk. Aziz memiliki KTP ganda atau entah bagaimana bisa mendapat NPWP di jakarta !

    2. tapi yang pasti memang 1 NPWP hanya untuk 1 subjek pajak saja alias tidak bisa ganda,… berarti jika memang punya 2 NPWP untuk 1 subjek pajak, pasti salah satunya harus dihapus.

    hatur nuhun.

    Komentar oleh ruly | Maret 18, 2009 | Balas

  17. komentar :
    SELAMAT KENAL MBAK, AK MAU TANYA NIH, UTK SPT Tahunan, klu blm ada pekerjaan dan tdk aktif,apakah harus dibuatkan lap. keu dan rugilaba CV, penyusutan dll?. sementara sy ga ngerti membuatnya,surat keterangan blm ada pekerjaan/kegiatan sdh sy buatkan bermaterai dan NIHIL.klupun wajib, sy minta tlng bs? contoh lap. keu yg sederhana mbak.agar sy paham belajarnya. sy sdh membaca buku2 dasar, tp tetap sy kurang paham, apa yg hr sy tulis di lap.keu.jk NIHIL..Lap.SPT Tahunan terakhir kpn mba? mksh bnyak ya mbak, smoga bantuan mbak bermanfaat, dan Allah SWT membalasnya..

    Komentar oleh VIVI | Maret 18, 2009

    Punten Ikut Sumbang Saran :
    Menurut saya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, diantaranya :
    1. disini ibu vivi berstatus sebagai apa ? Karyawan (Pegawai) atau pemilik perusahaan (CV) ??

    Jika ibu vivi hanya sebagai karyawan berarti pihak perusahaan yang harus memberikan keterangan bahwa ibu vivi memang bekerja di perusahaan yang belum aktif dimana ibu vivi tidak mendapat penghasilan selama tahun berjalan,.. karena tidak memiliki penghasilan ibu vivi hanya wajib melapor SPT disertai surat keterangan / pernyataan tidak bekerja atau tidak berpenghasilan.

    2. Jika ibu vivi sebagai pemilik perusahaan / CV yang nyata nyatanya tidak aktif,… berarti tidak ada perputaran usaha,… berarti tidak ada rugi / laba yang bisa dilaporkan,…

    3. Apakah Perusahaan / CV, ibu vivi baru terdaftar sekarang atau sudah terdaftar pada tahun 2008 ke belakang,.. dan apakah sebelumnya sudah melaporkan SPT badan,… jika sudah pernah melapor SPT sebelumnya dan tahun 2008 tidak ada aktifitas usaha,… berarti harus ada koreksi Lebih Bayar pada SPT 2008,… tetapi jika SPT baru,… dan baru akan melapor 2008,.. menurut saya dilaporkan saja Perusahaan tidak aktif.

    Untuk referensi bisa dicari kok di int.

    Punten,… Hatur Nuhun.

    >> Terima kasih telah membantu saya menanggapi pertanyaan di blog ini :)
    Mengenai laporan keuangan, ini wajib untuk semua WP Badan termasuk CV.

    Komentar oleh ruly | Maret 18, 2009 | Balas

  18. Salam Kenal mbak, Tolong kasih contoh pengisian SPT Tahunan untuk Badan Usaha jasa konstruksi. makasih ya…..

    Komentar oleh Setyo Prabowo | Maret 21, 2009 | Balas

  19. Mbak Triyani.. salam kenal..
    Mohon bantuan informasi, saya mpy usaha, ktr yg sy dirikan pertama kali di kota D di awal thn 2008 sejak awal sdh sy urus dan byr & lapor pajaknya (pph badan).. dipertengahan thn 2008 alhamdulillah sy bs membuka 2 cabang lg, di kota M dan kota S. Kedua cab tsb sdh sy urus npwp nya jg.
    Nah, pd saat maret 09 lalu sy urus pajak tahunan, utk pph 21 ga da mslh, sdh bs di byr & laporkan di kpp msg2 (di pusat & msg2 ktr cab).. mslhnya adlh ttg pph bdn (25), sy sdh byr & lapor utk ktr pusat di kpp kota D, kemudian jg sdh byr & lapor utk ktr cab kota M di kpp kota M.. anehnya saat sy mau byr & lapor utk ktr cab sy di kota S, pembayaran & setoran pajak di tolak oleh bank persepsi di kota S dan jg ditolak lap nya di kpp kota S, katanya sy hrs byr & lapor di ktr pusat sy yaitu di kota D.. sy jd bingung, krn petugas di kpp memberi keterangan yg berbeda, antara yg di kota M dan kota S.. bgmn kah seharusnya yg benar ? mhn dgn sangat bantuannya. Tks banyak ya mbak tri..

    Komentar oleh Yosi Hartono | April 7, 2009 | Balas

  20. dear Mbak,

    Aduh situsnya membantu sekali. Terima kasih.
    Mbak, mohon bantuannya. Saya memiliki CV yang terlanjur dikukuhkan sebagai PKP [ karena ketika membuat CV pertama kali saya tidak mengerti dan menyerahkan kepada staff kakak saya].
    bagaimana prosedur dan syaratnya mbak,jika saya ingin mengajukan pembatalan PKP, karena usaha butik saya hanya beromset sekitar 60 juta setahun gross. :( mohon bantuannya y mbak..dan dokumen apa saja yang harus saya siapkan? kapan sebaiknya mengajukan surat tersebut?

    terima kasih mbak

    Komentar oleh Ivone Eveline | April 14, 2009 | Balas

  21. Assalamualaikum….Perusahaan saya CV, pada SPT Tahunan Badan form 1771-1, apa bener mbak, gaji direktur yang mrp pesero aktif tidak dapat dimasukkan biaya perush? Trus pada angka 5g itu data siapa yang harus dimasukkan karena sejak berdiri sampai sekarang perush tidak pernah melakukan pembagian keuntungan karena langsung dimasukkan pada modal, untungnya gak jelas karena cv kami yang penting masih hidup, maklum usaha kecil2an. O ya sebagai pesero diam masih keluarga. Tolong infonya segera mbak,thanks

    Komentar oleh huda | April 20, 2009 | Balas

  22. halo mbak
    blognya sangat bermanfaat dan sgt informatif banget,
    saya hendak nanya, apakah waktu kita mendirikan CV perlu lgs di daftarkan PKP nya ? atau kalo PKP menyusul bisa ngak mbak ? persyaratan CV utk mendaftarkan diri menjadi PKP membutuhkan apa aja ?

    terima kasih

    >> Thanks. Sepanjang omzetnya belum melebihi batasan PKP, maka tidak didaftarkan PKP juga tidak masalah. PKP bisa nyusul setelah wajib krn melebihi batasan pengusaha kecil atau saat dibutuhkan saja.
    Persyaratan PKP :
    – Isi form permohonan
    – Copy NPWP
    – Copy NPWP Pengurus
    – Copy Akta
    – Copy Surat Domisili
    – Copy SPPT PBB/ Perjanjian Sewa
    – Peta Lokasi
    – Photo Kantor/kegt usaha
    – Surat pernyataan memenuhi kewajiban sbg PKP -ini di beberapa KPP ada yg minta-

    Komentar oleh tri | Juni 16, 2009 | Balas

  23. saya lagi ngurus pajak cv yang bergerak di bidang pengadakan barang material untuk proyek pemerintah khusus untuk sekolah.Di sini saya belum mengerti dengan PPh 22.Tolong dijelaskan mengenai kewajiban cv dengan PPh 22.

    >> Karena CV sebagai rekanan pemerintah, dalam hal ini Dediknas?, maka bendaharawan wajib memungut PPh 22 atas pembelian barang yang dilakukannya. Besarnya PPh 22 yang akan dipungut sebesar 1,5% dari jumlah pembelian bruto, tidak termasuk PPN. Untuk memudahkan, biasanya rekanan pemerintah tsb harus menyiapkan SSP PPh 22 (juga PPN, jika sudah PKP). SSP PPh 22 tsb nantinya dilampirkan bersamaan dg lain yang relevan (mis : Invoice, Faktur Pajak, Kwitansi, dll) untuk proses penagihan.

    Komentar oleh lely | Oktober 11, 2009 | Balas

  24. salam kenal mau nanya neh
    khan dalam salah satu keterangan saya baca pembagian laba kepada anggota persekutuan tidak termasuk objek pajak….maksudnya pph??!! atau apa…kenapa…..bagaimana dengan uang CV yang dipakai oleh pemilik!!!
    tolong dibalas soalnya saya g ngerti tentang pajak!!!tapi berniat bikin CV…!!terimakasih

    Komentar oleh adit | November 23, 2009 | Balas

  25. wiw

    Komentar oleh Rini Jamil ST,. MBA | Januari 19, 2010 | Balas

  26. Assalamualikum,

    Mbak yg baik

    Saya punya CV April 2008 , pada Maret 2009 sy bikin SPT tapi nihil karena belum ada aktivitas. Sekarang sy punya usaha warteg dengan karyawan 10 orang namun tdk melakukan pembukuan sebagaimana standart akutansi ( tradisional saja ) pertanyaanya
    1, form SPT yg mana yg saya pakai
    2, bagaimana mengisi nominal profitnya , ( apa dikira – kira saja )
    3. adakah form yg bisa di download spt form SPT pribadi

    terima kasih

    Wassalam

    Komentar oleh adinda | Maret 25, 2010 | Balas

  27. saya berminat buka cv untuk mengembangkan usaha saya, usaha saya kecil tapi setiap berurusan ke bank pasti sarat npwp,siup,tdp,imb,surat izin tempat usaha,surat izin domisili,sedangkan yang tersebut diatas adalah syarat pendirian cv,tapi syarat tersebut diatas bisa didapat perorangan, pertanyaan saya apa perbedaan dengan cv kalau siup tdp dapat diperoleh perorangan.kalau buka cv kita hartus ada laporan tiap bulan ke pajak apa perbedaan perorangan dan cv?

    Komentar oleh supratman | Mei 21, 2010 | Balas

  28. Salam kenal Mbak,
    Saya mo nanya sesuatu ttg CV.
    CV sdh tidak aktif 2 tahun krn merugi terus, ada tanah bangunan mo dijual. Tanah milik CV tp atas nama pemilik saham. Pemilik saham ada 2 orang dgn komposisi tertentu tertera di akte.
    Jika tanah bangunan (TB) dijual maka kewajiban CV membayar pph psl4 kan, nah apa pph ini final, maksud saya kelebihan nilai jual dgn nilai buku apa harus dihitung di CV dan dibayar pajaknya?
    Satu lagi jika hasil penjualan TB tsb diambil oleh pemegang saham, apakah ini bisa dikategorikan pengembalian saham? Nah kalo ada lebih uang setelah pembagian saham tsb bagi pemegang saham harus dikenakan pajak dividen?
    terimaksih

    Komentar oleh Bob | Juli 6, 2010 | Balas

  29. Mbak yang baik.,
    Bos saya (presiden direktur) mempunyai penghasilan di PT. X setahun sebesar 120.000.000., sejak awal tahun 2010 beliau membuka CV. Y dan mempunyai penghasilan sebesar 2.500.000/ bln (30jt/thn) bagaimana cara menghitung PPhnya., apakah harus dipotong PPh 21 untuk masing-masing PT. X dan CV. Y., bagaimana dengan PPh 25nya., mohon dibantu.,
    Terima kasih banyak

    Komentar oleh Kiera | Januari 18, 2011 | Balas

  30. apakah pemindahan harta dari orang pribadi ke cv terhutang PPN thanks

    Komentar oleh hadi sugianto | Februari 1, 2011 | Balas

  31. biasanya membutuhkan dana berapa untuk pembentukan CV????
    thank..

    Komentar oleh jonathan | Desember 27, 2011 | Balas

  32. Assalamualaikum Mba Tri,
    Salam kenal, saya punya badan usaha CV baru 7 bulan berjalan dmana sy sebagai komanditare. CV kami memiliki karyawan 1 orang. CV belum memiliki PKP. Bagaimana proses pelaporan pajaknya mba? karena kami selama berdiri belum melaporkan pajak bulanannya (karena ketidaktahuan kami). Apakah selama tidak melaporkan itu kami terkena denda/penalti dan kira2 berapa. Bagaimana pengurusan pajak tahunannya?

    Mohon pencerahannnya Mba Tri. Terima kasih atas bantuannya

    Komentar oleh Iwan | Januari 22, 2012 | Balas

  33. Assalamu’alaikum wr wb,
    semoga mbak selalu sehat selalu, begini mbak pada tahun 2011 mendirikan cv dan sekarang sudah ada beberapa transaksi dari jasa yang kita jual, yang jadi pertanyaan saya :
    1. Kapan suatu cv harus bayar pajak? apakah per bulan setiap ada transaksi atau per tahun saja
    2. apa bedanya pph dan ppn, yang tertulis di dokumen penawaran harga yang
    demikian dari saya, mohon pencerahannya dan saya ucapkan terima kasih.

    Note : saya sekarang masih bekerja di pt swasta

    Komentar oleh andi | Februari 16, 2012 | Balas

  34. ass.., mba tri salam kenal.., sy mw nanya, sy puny usaha dlm bidang jasa printer sdh berbntk cv aprl 2011, sy awam tntang pajak,sy hrs buat pmbukuan untk diprhtngkan brp pajakny, sy slma ini buat pmbkuan hny income dan pengeluaran tiap hariny, sy dengr untuk buat pmbukuan trsbt ada cra tersendiri, bgmn cr buat pmbukuanny? sy disarankn untuk mempekerjakan seorang akuntan dlm usaha sy, apakh untuk buat pembukuan tersbt tdk dpt sy lakukan sendiri. mohon bimbinganny.
    Sy buat cv ini atas prmintaan cstmer sy, trmsuk pembuatan npwp ats nama suami sy, krn menurut cstmer sy untuk mendapatkan kontrak kerja usaha sy hrs berbdan hukum, skrng usaha sy sdh berbntk cv, tp sy blm bs mndptkn kontrk krj dlm satu perusahaan manapun, yg sy tanyakan, bgmn jika seandainya usaha sy tdk berbntuk cv lg, misal sy rubh mnjd UD, ap itu bermslh, krn untuk mempekerjakan seorang akuntan atau mempercayakan pd jasa konsultasi pajak buat sy merupakn pengeluaran yg ckup lumayan jika dihitung setiap bulannya.

    Komentar oleh radin | Februari 20, 2012 | Balas

  35. salam kenal mbak tri.

    saya nanti akan ditugaskan untuk memimpin sebuah CV dimana ini adalah pengalaman baru. namun saya masih belum mengerti peraturan pajak untuk CV, mulai dari apakah harus ber NPWP, langsung mengajukan diri sebagai PKP, dimana nanti akan berbisnis alat2 komputer. andai tidak mengajukan menjadi PKP, tetapkah ada pelaporan selain PPN terutang? apabila ada masukan, mohon bantuan dari mbak tri, terima kasih banyak sebelumnya

    Komentar oleh johan | September 13, 2012 | Balas


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 196 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: