Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Formulir SPT PPh WP Orang Pribadi 2014

File Excel formulir SPT tahunan WP Orang Pribadi bisa diunduh di sini

1) Formulir SPT 1770 dapat diunduh disini

2) Formulir  Formulir SPT 1770 S dapat diunduh disini

3) Formulir SPT Formulir SPT 1770 SS dapat diunduh disini

 

File SPT Tahunan WP Orang Pribadi dalam format PDF

1) Formulir SPT 1770

2) Formulir SPT 1770 S

3) Formulir SPT 1770 SS

 

Maret 4, 2015 Posted by | PPh Orang Pribadi | , , | Meninggalkan komentar

Info Seminar : 9/6/15 Dispute on Transfer Pricing Intangible and Intra-group Services

DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) – 2015 Training Programs No Images? Click here

Seminar

“DISPUTE ON TRANSFER PRICING INTANGIBLE AND INTRA-GROUP SERVICES

09.00AM – 05.00PM

Background:

The determination of legal and economic ownership of group intangible assets and the relative contribution to value creation where different associated enterprises hold rights in the intangible used represent the tax problem with which authorities around the world are now struggling. Within this challenging, controversial and uncertain transfer pricing issue, knowledge of the transfer pricing intangibles have become key drives of entrepreneurship and economic growth.

The phenomenon of many multinational enterprise that establish an entity centralized services or centralized to serve the members of the group companies draw attention to the tax authorities in various countries. Consequently, transfer pricing audits and disputes may become very complex and difficult to predict its outcome.

For this reason, we designed a seminar to prepare the attendees to have in-depth expertise or knowledge of either transfer pricing intangible or intra-group services disputes.

Topic Covered:

Presented by:

Romi Irawan

Partner of Transfer Pricing Services, DDTC

He is an experienced practitioner in transfer pricing controversies. He has vast experience in handling transfer pricing issues for client involved in the crude palm oil, automotive, pulp, and… More details

Untoro Sejati

Senior Manager of Transfer Pricing Services, DDTC

He worked as Senior Auditor in one of well-known public accounting firm, where he has gained practical experience in auditing companies involved in various industries such as banking, and … More details

Yusuf W. Ngantung

Senior Manager of International Tax/Transfer Pricing Services, DDTC

He is an experienced practitioner involved in international tax, dispute resolution, and transfer pricing projects. He is a regular speaker in topics regarding international taxation and transfer … More details

Who should attend:

The seminar is valuable for Corporate tax Adviser; International tax expert and executives; Tax professional and controller; Tax attorneys; Accountants; and Anyone else who have responsibilities to solve the Transfer Pricing dispute on intangible and intra group services.

Key Benefits of Attending:

  • This seminar is structured to guide the participants to be able to identify the presence of intangible assets and intra-group transaction services;
  • With the understanding of the key intangible asset ownership, participants have the power to deal with the findings of the tax authorities;
  • Participants be able to identify the transaction and choose traditional transaction methods appropriate to dispute intangible and intra-group services;
  • With the analysis of the arm’s length principle and strategies that we will convey, through this seminar participants can identify the constraint’s in dealing with transfer pricing dispute on intangible and intra-group services.

Investment:

IDR 3.000.000 per person 
This seminar is limited to only 24 participants to ensure an effective learning environment and to promote interactive discussions.
For further enquiries, please contact:
Ms Eny Marliana at +62 815 898 0228 or email to eny@dannydarussalam.com
Ms Indah Kurnia at +62 856 192 6643 or email to indah@dannydarussalam.com

Location:

DDTC’s Training Center
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
6th Floor – Unit #0601 – #0602
Jl. Boulevard Kelapa Gading LA3 No.1
Jakarta Utara 14240

DANNY DARUSSALAM Training Center

Get our latest publications here!

DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC)
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
5th & 6th Floor – Unit #0501 & Unit #0601-0602
Jl. Boulevard Kelapa Gading LA3 No.1
Summarecon, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Indonesian Tax Firm, Worldwide Knowledge

Mei 27, 2015 Posted by | Adv. Seminar, Transfer Pricing | | Meninggalkan komentar

SPT 1770-SS tahun 2014

Formulir SPT Tahunan PPh WPOP tahun 2014, Formulir 1770-SS berikut petunjuk pengisiannya.

SPT 1770-SS tahun 2014

image

image

Februari 16, 2015 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Orang Pribadi | | 1 Komentar

PMK tentang Advance Pricing Agreement

#UpdatePajak PMK Nomor 7/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) bisa diunduh diweb SJDIH http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/7~PMK.03~2015Per.HTM

 

Januari 27, 2015 Posted by | Tax Treaty, Transfer Pricing, UU dan aturan pajak | Meninggalkan komentar

Wakil dan Kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan

Wakil dan Kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan

Oleh : Triyani Budianto

Pengantar

Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Sendiri, Wakil Wajib Pajak atau Kuasa. Pihak-pihak yang ditentukan sebagai wakil Wajib Pajak telah diatur dalam Undang-undang KUP. Demikian pula persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa telah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Tulisan sederhana ini merupakan ringkasan dari ketentuan-ketentuan tersebut, dimaksudkan agar pembaca lebih mudah memahami mengenai wakil wajib pajak dan kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengurus sebagai wakil Wajib Pajak

Pasal 32 ayat (1) Undang-undang KUP telah mengatur mengenai siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak badan, badan yang dinyatakan pailit, badan dalam pembubaran, badan dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya karena wajib pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

Berikut ini wakil Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang KUP, dalam hal :

  1. badan oleh pengurus;
  2. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
  3. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
  4. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
  5. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
  6. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Yang dimaksud dengan pengurus bagi wajib pajak badan terdiri dari :

  • Orang yang namanya tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam dalam akta pendirian dan perubahannya ;
  • Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan. Ketentuan dalam ayat ini berlaku juga bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Bagi wakil wajib pajak, untuk dapat mewakili Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan tidak diperlukan surat kuasa khusus. Untuk Pengurus yang namanya tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta perusahaan dapat membuktikan kedudukannya sebagai pengurus melalui akta pendirian atau perubahannya. Sedangkan bagi pengurus yang namanya tidak tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta perusahaan diperlukan bukti lain untuk membuktikan bahwa orang tersebut nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Bukti lain tersebut misalnya bukti bahwa orang tersebut berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga atau bukti bahwa pengurus tersebut berwenang menandatangani cek wajib pajak.

Baca lebih lanjut

Januari 21, 2015 Posted by | Artikel Pajak, Artikel Pajak-ku, Ketentuan Umum Perpajakan | , , , | 4 Komentar

Tata Cara Pencabutan PKP Secara Jabatan atas Pengusaha Kecil PPN

#UpdatePajak #PER-12/PJ./2014 Tata Cara Pencabutan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan Atas Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai 2014 dapat diunduh disini

 

April 10, 2014 Posted by | Pajak, PPN | , , | 4 Komentar

Seminar & Training Program DDTC Maret-April 2014

Informasi buat teman-teman yang akan mengikuti Seminar & Training di DDTC Baca lebih lanjut

April 10, 2014 Posted by | Adv. Seminar | Meninggalkan komentar

Mau Majalah InsideTax Gratis?

Dapatkan Inside Tax Edisi Khusus secara gratis dengan cara mengirimkan nama lengkap, Pekerjaan/Jabatan, nama perusahaan tempat bekerja, alamat tempat tinggal/kantor, dan no telepon pribadi/kantor, ke alamat email: insidetax@dannydarussalam.com.

Tersedia untuk 100 pengirim pertama s/d 31 Januari 2014. Baca lebih lanjut

Januari 21, 2014 Posted by | Adv. Seminar, Pajak | , , | 2 Komentar

PMK-107/PMK.011/2013~>Juklak PP 46 th 2013

#UpdatePajak akhirnya PMK yang ditunggu-tunggu terbit juga. semoga segera disusul dg PER-DJP & SE-nya biar jelas sejelas jelasnya :). Bagi yang memerlukan filenya silahkah unduh file PMK107_PMK_011_2013 (Juklak PP46) disini . Mari kita pelajari sama-sama.

Terima kasih @pajakmania atas updatenya.

 

Agustus 14, 2013 Posted by | Pajak, PPh Badan, PPh Final Ps 4 (2), PPh Orang Pribadi | , , , | 6 Komentar

SE-33/PJ.2013 PPN atas Freight Forwarding

#UpdatePajak SE – 33 PJ 2013 tg PPN atas Freight Forwarding

Penjelasan lebih lanjut dari PMK-38/PMK.011/2013

Juli 17, 2013 Posted by | Pajak, PPN | Meninggalkan komentar

PP 46 tahun 2013 PPh Final 1% untuk UKM

#UpdatePajak. Setelah banyak berita yang terbit di berbagai media selama ini, akhirnya PP yang ditunggu-tunggu datang juga :) . diunggah di blog dulu supaya teman-teman bisa mengunduhnya dan mempelajari peraturan baru sama-sama. Setelah selesai baca-baca nanti rangkumannya diposting lagi.

PP – 46 Tahun 2013   yang mengatur tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tgl 1 Juli 2013.

Terima kasih @Pajakmania @didikcumi atas updatenya.

 

Juni 26, 2013 Posted by | Pajak, Pajak lainnya, PPh Badan, PPh Final Ps 4 (2), PPh Orang Pribadi | , , | 18 Komentar

PER-22/PJ./2013 ~ Petunjuk Pemeriksaan Afiliasi

#UpdatePajak peraturan baru PER-22/PJ./2013 mulai berlaku tgl 1 Juli 2013 yang mengatur tentang Petunjuk Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

Terima kasih, Pak Anton Suryadi (tax-inaer) yang sudah sharing filenya.

 

Juni 5, 2013 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Badan | , , , , | Meninggalkan komentar

PER-20/PJ./2013 ttg Tata Cara Pendaftaran WP

Update peraturan baru PER-20.PJ.2013, yang mengatur tentang :

1) Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP

2) Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP

3) Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP

4) Perubahan Data [Wajib Pajak]

5) Pemindahan Wajib Pajak

Terima kasih @PajakMania, @yacobyahya, @dinartodinoto atas update-updatenya

 

Juni 4, 2013 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , , , , , | 1 Komentar

Perubahan SPT Masa 21/26

Update Peraturan Pajak baru

PER-14/PJ./2013 tentang  Bentuk, isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/Pasal 26 serta bentuk Butki Potong Pph Pasal 21/ Pasal 26. Silahakan diunduh disini PER-14.PJ.2013( SPT Masa PPh 2126) tmt 010114

Form SPT Masa baru ini mulai berlaku 1 Januari 2014, masih banyak waktu untuk mempelajarinya.Tapi bagi WP yang menggunakan e-SPT tentu tinggal menunggu update eSPT ya :)

Terima kasih @amanikirei @Pajakmania atas updatenya

Oh ya, mengenai Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 masih menggunakan PER – 31.PJ.2012 tg Pedoman Teknis Pelaporan PPh psl 21-26

Selamat #BelajarPajak.

Mei 15, 2013 Posted by | Pajak, PPh Pasal 21/26 | , | 4 Komentar

Perubahan SPT PPN (PER-11/PJ./2013 & PER-10/PJ./2013)

1. File PER-11/PJ./2013 tentang perubahan PER-44/PJ./2010 tentang bentuk  Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian SPT Masa  PPN hasil unduhan dari google drive @PajakRI yang diresize PER-11.PJ.2013 – Perubahan PER-44.PJ.2010 (1)  SPT Masa PPN 1111

2.  File PER-10/PJ./2013 tentang perubahan PER-45/PJ.2010 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian SPT Masa PPN bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan. file kiriman @ardisobby yang diresize  PER-10.PJ.2013 – Perubahan PER-45.PJ.2010 (1)  SPT Masa PPN 1111-DM

 

Mei 3, 2013 Posted by | Pajak, PPN | , , , , | 1 Komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.087 pengikut lainnya.