Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

#BelajarPajak : PPh Pasal 23 (Update Agustus 2015)

#BelajarPajak : PPh Pasal 23 (Update Agustus 2015)
Oleh : Triyani Budianto

Pelunasan pajak dalam tahun berjalan

Pasal 20 ayat (1) Undang-undang PPh mengatur bahwa “Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri”

Penjelasan :
“Agar pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan mendekati jumlah pajak yang akan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, maka pelaksanaannya dilakukan melalui :
a) pemotongan pajak oleh pihak lain dalam hal diperoleh penghasilan oleh Wajib Pajak dari pekerjaan, jasa atau kegiatan sebagaimana dalam Pasal 21, pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa dan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
b) pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.”

Pelunasan pajak dalam tahun berjalan tersebut, baik yang dipotong atau dipungut pihak lain maupun yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.

Tulisan ini akan merangkum ketentuan terkait dengan pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 (“PPh Pasal 23”) dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku bulan Agustus 2015.

Pemotong PPh Pasal 23

Pada dasarnya pemotong PPh pasal 23 adalah pihak yang wajib melakukan pembayaran atas penghasilan yang merupakan obyek PPh pasal 23, yang terdiri dari:
– badan pemerintah,
– subjek pajak badan dalam negeri,
– penyelenggara kegiatan,
– bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, serta
– Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak

Adapun pihak penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 adalah :
– Wajib pajak dalam negeri (baik WP Badan maupun WP Orang Pribadi) dan
– Bentuk usaha tetap
yang menerima/memperoleh penghasilan yang merupakan obyek PPh pasal 23

Tarif dan jenis penghasilan yang merupakan obyek PPh Pasal 23

Tarif PPh pasal 23 adalah sebesar 15% dan 2% dari jumlah bruto.

a. Tarif sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dikenakan atas penghasilan berupa :

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh;
2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh;
3. royalti;
4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

b. sedangkan tariff sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto dikenakan atas penghasilan berupa :

1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Jenis-jenis jasa lain yang merupakan obyek PPh pasal 23, terakhir diatur melalui PMK-141/PMK.03/2015 (“PMK-141”) yang ditetapkan tgl 24 juli 2015 dan diundangkan pada tgl 27 Juli 2015 dan akan berlaku 30 hari sejak diundangkan (y.i : 25/8/15).

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif tersebut di atas.

Berikut ini ringkasan table tarif dan daftar penghasilan yang menjadi obyek PPh pasal 23 per Agustus 2015

pph23

PPh23-2

PPh23-3

PPh23-4

pph23-6

Jumlah Bruto yang menjadi Dasar Pemotongan PPh Pasal 23

Yang dimaksud dengan jumlah bruto yang menjadi dasar pemotongan PPh 23 atas jasa lain sesuai PMK-141 adalah sbb :
a. untuk jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan
b. untuk jasa selain jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
1) pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
2) pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;
3) pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; dan/atau
4) pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.

Pembayaran yang tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23 sepanjang dapat dibuktikan dengan:
a. kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;
b. faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material;
c. faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis; dan
d. faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga;

Dalam hal tidak terdapat bukti dimaksud, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23

Atas penghasilan berikut ini dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 :
a) penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
b) sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
c) dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh ==> “dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
– dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
– bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor

dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh ==> “Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final”.

d) bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I UU PPh; ==> “bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif”
e) sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
f) penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
– Perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan
– BUMN atau BUMD yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaga mikro, menengah dan koperasi, termasuk PT (Persero) Permodalan Madani.

g) Imbalan sehubungan dengan Jasa/Kegiatan yang telah dipotong PPh pasal 21
h) Imbalan sehubungan dengan jasa lain sesuai PMK-141 telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Saat terutangnya PPh pasal 23

Pasal 15 ayat (3) PP 94 tahun 2010 mengatur bahwa :

“Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Undang-¬Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan:
a. dibayarkannya penghasilan;
b. disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau
c. jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan,
tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu “

Penjelasan :
“Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya).

Yang dimaksud dengan “saat disediakan untuk dibayarkan”:
a. untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.
b. untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date). Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak “menerima atau memperoleh” dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.

Yang dimaksud dengan “saat jatuh tempo pembayaran” adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur. “

Hak dan Kewajiban Pemotong PPh 23 :
– Memotong PPh pasal 23 yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku,
– Menyetorkan PPh pasal 23 yang telah dipotong ke Kas Negara (paling lambat tgl 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir),
– Membuat bukti potong PPh Pasal 23,
– Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 (paling lambat tgl 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir),
– Menyerahkan bukti potong PPh Pasal 23 kepada penerima penghasilan (pihak yang dipotong PPh pasal 23),

Hak dan Kewajiban Penerima penghasilan yang dipotong PPh 23 :
– Meminta bukti potong PPh pasal 23 kepada pemotong pajak,
– Mengkreditkan PPh pasal 23 yang telah dipotong dan melaporkannya dalam SPT Tahunan sesuai dengan tahun pajak dilakukannya pemotongan.

Agustus 7, 2015 Posted by | Pajak | , , , | Meninggalkan komentar

Formulir SPT PPh WP Orang Pribadi 2014

File Excel formulir SPT tahunan WP Orang Pribadi bisa diunduh di sini

1) Formulir SPT 1770 dapat diunduh disini

2) Formulir  Formulir SPT 1770 S dapat diunduh disini

3) Formulir SPT Formulir SPT 1770 SS dapat diunduh disini

 

File SPT Tahunan WP Orang Pribadi dalam format PDF

1) Formulir SPT 1770

2) Formulir SPT 1770 S

3) Formulir SPT 1770 SS

 

Maret 4, 2015 Posted by | PPh Orang Pribadi | , , | Meninggalkan komentar

SPT 1770-SS tahun 2014

Formulir SPT Tahunan PPh WPOP tahun 2014, Formulir 1770-SS berikut petunjuk pengisiannya.

SPT 1770-SS tahun 2014

image

image

Februari 16, 2015 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Orang Pribadi | | 1 Komentar

PMK tentang Advance Pricing Agreement

#UpdatePajak PMK Nomor 7/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) bisa diunduh diweb SJDIH http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/7~PMK.03~2015Per.HTM

 

Januari 27, 2015 Posted by | Tax Treaty, Transfer Pricing, UU dan aturan pajak | Meninggalkan komentar

Wakil dan Kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan

Wakil dan Kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan

Oleh : Triyani Budianto

Pengantar

Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Sendiri, Wakil Wajib Pajak atau Kuasa. Pihak-pihak yang ditentukan sebagai wakil Wajib Pajak telah diatur dalam Undang-undang KUP. Demikian pula persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa telah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Tulisan sederhana ini merupakan ringkasan dari ketentuan-ketentuan tersebut, dimaksudkan agar pembaca lebih mudah memahami mengenai wakil wajib pajak dan kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengurus sebagai wakil Wajib Pajak

Pasal 32 ayat (1) Undang-undang KUP telah mengatur mengenai siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak badan, badan yang dinyatakan pailit, badan dalam pembubaran, badan dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya karena wajib pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

Berikut ini wakil Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang KUP, dalam hal :

  1. badan oleh pengurus;
  2. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
  3. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
  4. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
  5. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
  6. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Yang dimaksud dengan pengurus bagi wajib pajak badan terdiri dari :

  • Orang yang namanya tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta pendirian dan perubahannya ;
  • Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan. Ketentuan dalam ayat ini berlaku juga bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Bagi wakil wajib pajak, untuk dapat mewakili Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan tidak diperlukan surat kuasa khusus. Untuk Pengurus yang namanya tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta perusahaan dapat membuktikan kedudukannya sebagai pengurus melalui akta pendirian atau perubahannya. Sedangkan bagi pengurus yang namanya tidak tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta perusahaan diperlukan bukti lain untuk membuktikan bahwa orang tersebut nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Bukti lain tersebut misalnya bukti bahwa orang tersebut berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga atau bukti bahwa pengurus tersebut berwenang menandatangani cek wajib pajak.

Baca lebih lanjut

Januari 21, 2015 Posted by | Artikel Pajak, Artikel Pajak-ku, Ketentuan Umum Perpajakan | , , , | 4 Komentar

Tata Cara Pencabutan PKP Secara Jabatan atas Pengusaha Kecil PPN

#UpdatePajak #PER-12/PJ./2014 Tata Cara Pencabutan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan Atas Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai 2014 dapat diunduh disini

 

April 10, 2014 Posted by | Pajak, PPN | , , | 4 Komentar

Seminar & Training Program DDTC Maret-April 2014

Informasi buat teman-teman yang akan mengikuti Seminar & Training di DDTC Baca lebih lanjut

April 10, 2014 Posted by | Adv. Seminar | Meninggalkan komentar

Mau Majalah InsideTax Gratis?

Dapatkan Inside Tax Edisi Khusus secara gratis dengan cara mengirimkan nama lengkap, Pekerjaan/Jabatan, nama perusahaan tempat bekerja, alamat tempat tinggal/kantor, dan no telepon pribadi/kantor, ke alamat email: insidetax@dannydarussalam.com.

Tersedia untuk 100 pengirim pertama s/d 31 Januari 2014. Baca lebih lanjut

Januari 21, 2014 Posted by | Adv. Seminar, Pajak | , , | 2 Komentar

PMK-107/PMK.011/2013~>Juklak PP 46 th 2013

#UpdatePajak akhirnya PMK yang ditunggu-tunggu terbit juga. semoga segera disusul dg PER-DJP & SE-nya biar jelas sejelas jelasnya :). Bagi yang memerlukan filenya silahkah unduh file PMK107_PMK_011_2013 (Juklak PP46) disini . Mari kita pelajari sama-sama.

Terima kasih @pajakmania atas updatenya.

 

Agustus 14, 2013 Posted by | Pajak, PPh Badan, PPh Final Ps 4 (2), PPh Orang Pribadi | , , , | 6 Komentar

SE-33/PJ.2013 PPN atas Freight Forwarding

#UpdatePajak SE – 33 PJ 2013 tg PPN atas Freight Forwarding

Penjelasan lebih lanjut dari PMK-38/PMK.011/2013

Juli 17, 2013 Posted by | Pajak, PPN | Meninggalkan komentar

PP 46 tahun 2013 PPh Final 1% untuk UKM

#UpdatePajak. Setelah banyak berita yang terbit di berbagai media selama ini, akhirnya PP yang ditunggu-tunggu datang juga :) . diunggah di blog dulu supaya teman-teman bisa mengunduhnya dan mempelajari peraturan baru sama-sama. Setelah selesai baca-baca nanti rangkumannya diposting lagi.

PP – 46 Tahun 2013   yang mengatur tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tgl 1 Juli 2013.

Terima kasih @Pajakmania @didikcumi atas updatenya.

 

Juni 26, 2013 Posted by | Pajak, Pajak lainnya, PPh Badan, PPh Final Ps 4 (2), PPh Orang Pribadi | , , | 18 Komentar

PER-22/PJ./2013 ~ Petunjuk Pemeriksaan Afiliasi

#UpdatePajak peraturan baru PER-22/PJ./2013 mulai berlaku tgl 1 Juli 2013 yang mengatur tentang Petunjuk Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

Terima kasih, Pak Anton Suryadi (tax-inaer) yang sudah sharing filenya.

 

Juni 5, 2013 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Badan | , , , , | Meninggalkan komentar

PER-20/PJ./2013 ttg Tata Cara Pendaftaran WP

Update peraturan baru PER-20.PJ.2013, yang mengatur tentang :

1) Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP

2) Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP

3) Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP

4) Perubahan Data [Wajib Pajak]

5) Pemindahan Wajib Pajak

Terima kasih @PajakMania, @yacobyahya, @dinartodinoto atas update-updatenya

 

Juni 4, 2013 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , , , , , | 1 Komentar

Perubahan SPT Masa 21/26

Update Peraturan Pajak baru

PER-14/PJ./2013 tentang  Bentuk, isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/Pasal 26 serta bentuk Butki Potong Pph Pasal 21/ Pasal 26. Silahakan diunduh disini PER-14.PJ.2013( SPT Masa PPh 2126) tmt 010114

Form SPT Masa baru ini mulai berlaku 1 Januari 2014, masih banyak waktu untuk mempelajarinya.Tapi bagi WP yang menggunakan e-SPT tentu tinggal menunggu update eSPT ya :)

Terima kasih @amanikirei @Pajakmania atas updatenya

Oh ya, mengenai Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 masih menggunakan PER – 31.PJ.2012 tg Pedoman Teknis Pelaporan PPh psl 21-26

Selamat #BelajarPajak.

Mei 15, 2013 Posted by | Pajak, PPh Pasal 21/26 | , | 4 Komentar

Perubahan SPT PPN (PER-11/PJ./2013 & PER-10/PJ./2013)

1. File PER-11/PJ./2013 tentang perubahan PER-44/PJ./2010 tentang bentuk  Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian SPT Masa  PPN hasil unduhan dari google drive @PajakRI yang diresize PER-11.PJ.2013 – Perubahan PER-44.PJ.2010 (1)  SPT Masa PPN 1111

2.  File PER-10/PJ./2013 tentang perubahan PER-45/PJ.2010 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian SPT Masa PPN bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan. file kiriman @ardisobby yang diresize  PER-10.PJ.2013 – Perubahan PER-45.PJ.2010 (1)  SPT Masa PPN 1111-DM

 

Mei 3, 2013 Posted by | Pajak, PPN | , , , , | 1 Komentar

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 3.114 pengikut lainnya.