Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

Majalah Inside Tax Edisi Khusus : Tren, Outlook dan Tantangan Perpajakan 2016

unnamed

Download Majalah Inside Tax Edisi Khusus

Majalah InsideTax Edisi Khusus: Tren, Outlook, dan Tantangan Perpajakan 2016

Tahun 2015 banyak diwarnai isu-isu perpajakan, di antaranya mengenai target penerimanan pajak yang dinilai sangat tinggi dan terkesan ambisius, revisi undang-undang perpajakan, insentif pajak (tax holiday), hingga isu-isu pengampunan pajak (reinventing policy dan tax amnesty). Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sendiri menyebut tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Lebih menarik lagi, sesuai dengan road map Ditjen Pajak, tahun 2016 akan menjadi Tahun Penegakan Hukum.

Tahun 2015 akan telah berakhir, lantas sudah sejauh mana upaya dan kinerja perpajakan di Indonesia selama ini? Di tahun 2016 pun, target dipatok oleh pemerintah dengan tinggi. Seperti apakah arah kebijakan perpajakan Indonesia dalam meningkatkan penerimaan pajak? Strategi apa yang akan ditempuh Indonesia dalam menghadapi tantangan ke depan?

Hal-hal inilah yang secara umum ingin dijawab dalam Insidetax Edisi Khusus. Apa Saja Isi dari InsideTax Edisi Khusus ini?

Menampilkan 26 profil tokoh dan pakar di bidang perpajakan
Redaksi menyajikan banyak artikel profil sebagai upaya untuk mewakili suara-suara dari para pemangku kepentingan di sektor perpajakan, mulai dari suara pemerintah pusat; pemerintah daerah; wajib pajak; akademisi, konsultan dan kuasa hukum; pengamat perpajakan; sektor hukum; hingga dari lembaga swadaya masyarakat di tingkat nasional maupun internasional mengenai tren, outlook, dan tantangan perpajakan.

Memaparkan artikel khusus dari meja redaksi
Artikel dari meja redaksi yang dibuat secara khusus membahas mengenai: (1) proyeksi penerimaan pajak 2016; dan (2) obral insentif pajak di tahun 2015.

Menyajikan infografis perpajakan yang informatif
Penyajian data-data dan indikator perpajakan yang akan membantu pembaca untuk memahami tren, outlook, dan tantangan perpajakan di Indonesia, seperti kinerja penerimaan pajak di Indonesia dalam jangka panjang, kinerja penerimaan pajak daerah, outlook perekonomian, indikator tax administration di berbagai negara, penyelewengan pajak, perkembangan terkini terkait perpajakan dan indikator lainnya.

Januari 21, 2016 Posted by | Pajak | Tinggalkan komentar

#BelajarPajak : PPh Pasal 23 (Update Agustus 2015)

#BelajarPajak : PPh Pasal 23 (Update Agustus 2015)
Oleh : Triyani Budianto

Pelunasan pajak dalam tahun berjalan

Pasal 20 ayat (1) Undang-undang PPh mengatur bahwa “Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri”

Penjelasan :
“Agar pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan mendekati jumlah pajak yang akan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, maka pelaksanaannya dilakukan melalui :
a) pemotongan pajak oleh pihak lain dalam hal diperoleh penghasilan oleh Wajib Pajak dari pekerjaan, jasa atau kegiatan sebagaimana dalam Pasal 21, pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa dan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
b) pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.”

Pelunasan pajak dalam tahun berjalan tersebut, baik yang dipotong atau dipungut pihak lain maupun yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.

Tulisan ini akan merangkum ketentuan terkait dengan pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 (“PPh Pasal 23”) dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku bulan Agustus 2015.

Pemotong PPh Pasal 23

Pada dasarnya pemotong PPh pasal 23 adalah pihak yang wajib melakukan pembayaran atas penghasilan yang merupakan obyek PPh pasal 23, yang terdiri dari:
– badan pemerintah,
– subjek pajak badan dalam negeri,
– penyelenggara kegiatan,
– bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, serta
– Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak

Baca lebih lanjut

Agustus 7, 2015 Posted by | Pajak | , , , | Tinggalkan komentar

Formulir SPT PPh WP Orang Pribadi 2014

File Excel formulir SPT tahunan WP Orang Pribadi bisa diunduh di sini

1) Formulir SPT 1770 dapat diunduh disini

2) Formulir  Formulir SPT 1770 S dapat diunduh disini

3) Formulir SPT Formulir SPT 1770 SS dapat diunduh disini

 

File SPT Tahunan WP Orang Pribadi dalam format PDF

1) Formulir SPT 1770

2) Formulir SPT 1770 S

3) Formulir SPT 1770 SS

 

Maret 4, 2015 Posted by | PPh Orang Pribadi | , , | Tinggalkan komentar

SPT 1770-SS tahun 2014

Formulir SPT Tahunan PPh WPOP tahun 2014, Formulir 1770-SS berikut petunjuk pengisiannya.

SPT 1770-SS tahun 2014

image

image

Februari 16, 2015 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Orang Pribadi | | 1 Komentar

PMK tentang Advance Pricing Agreement

#UpdatePajak PMK Nomor 7/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) bisa diunduh diweb SJDIH http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/7~PMK.03~2015Per.HTM

 

Januari 27, 2015 Posted by | Tax Treaty, Transfer Pricing, UU dan aturan pajak | Tinggalkan komentar

Wakil dan Kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan

Wakil dan Kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan

Oleh : Triyani Budianto

Pengantar

Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Sendiri, Wakil Wajib Pajak atau Kuasa. Pihak-pihak yang ditentukan sebagai wakil Wajib Pajak telah diatur dalam Undang-undang KUP. Demikian pula persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa telah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Tulisan sederhana ini merupakan ringkasan dari ketentuan-ketentuan tersebut, dimaksudkan agar pembaca lebih mudah memahami mengenai wakil wajib pajak dan kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengurus sebagai wakil Wajib Pajak

Pasal 32 ayat (1) Undang-undang KUP telah mengatur mengenai siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak badan, badan yang dinyatakan pailit, badan dalam pembubaran, badan dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya karena wajib pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

Berikut ini wakil Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang KUP, dalam hal :

  1. badan oleh pengurus;
  2. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
  3. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
  4. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
  5. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
  6. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Yang dimaksud dengan pengurus bagi wajib pajak badan terdiri dari :

  • Orang yang namanya tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta pendirian dan perubahannya ;
  • Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan. Ketentuan dalam ayat ini berlaku juga bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Bagi wakil wajib pajak, untuk dapat mewakili Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan tidak diperlukan surat kuasa khusus. Untuk Pengurus yang namanya tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta perusahaan dapat membuktikan kedudukannya sebagai pengurus melalui akta pendirian atau perubahannya. Sedangkan bagi pengurus yang namanya tidak tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta perusahaan diperlukan bukti lain untuk membuktikan bahwa orang tersebut nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Bukti lain tersebut misalnya bukti bahwa orang tersebut berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga atau bukti bahwa pengurus tersebut berwenang menandatangani cek wajib pajak.

Baca lebih lanjut

Januari 21, 2015 Posted by | Artikel Pajak, Artikel Pajak-ku, Ketentuan Umum Perpajakan | , , , | 4 Komentar

Tata Cara Pencabutan PKP Secara Jabatan atas Pengusaha Kecil PPN

#UpdatePajak #PER-12/PJ./2014 Tata Cara Pencabutan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan Atas Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai 2014 dapat diunduh disini

 

April 10, 2014 Posted by | Pajak, PPN | , , | 4 Komentar

Seminar & Training Program DDTC Maret-April 2014

Informasi buat teman-teman yang akan mengikuti Seminar & Training di DDTC Baca lebih lanjut

April 10, 2014 Posted by | Adv. Seminar | Tinggalkan komentar

Mau Majalah InsideTax Gratis?

Dapatkan Inside Tax Edisi Khusus secara gratis dengan cara mengirimkan nama lengkap, Pekerjaan/Jabatan, nama perusahaan tempat bekerja, alamat tempat tinggal/kantor, dan no telepon pribadi/kantor, ke alamat email: insidetax@dannydarussalam.com.

Tersedia untuk 100 pengirim pertama s/d 31 Januari 2014. Baca lebih lanjut

Januari 21, 2014 Posted by | Adv. Seminar, Pajak | , , | 2 Komentar

PMK-107/PMK.011/2013~>Juklak PP 46 th 2013

#UpdatePajak akhirnya PMK yang ditunggu-tunggu terbit juga. semoga segera disusul dg PER-DJP & SE-nya biar jelas sejelas jelasnya :). Bagi yang memerlukan filenya silahkah unduh file PMK107_PMK_011_2013 (Juklak PP46) disini . Mari kita pelajari sama-sama.

Terima kasih @pajakmania atas updatenya.

 

Agustus 14, 2013 Posted by | Pajak, PPh Badan, PPh Final Ps 4 (2), PPh Orang Pribadi | , , , | 6 Komentar

SE-33/PJ.2013 PPN atas Freight Forwarding

#UpdatePajak SE – 33 PJ 2013 tg PPN atas Freight Forwarding

Penjelasan lebih lanjut dari PMK-38/PMK.011/2013

Juli 17, 2013 Posted by | Pajak, PPN | Tinggalkan komentar

PP 46 tahun 2013 PPh Final 1% untuk UKM

#UpdatePajak. Setelah banyak berita yang terbit di berbagai media selama ini, akhirnya PP yang ditunggu-tunggu datang juga :) . diunggah di blog dulu supaya teman-teman bisa mengunduhnya dan mempelajari peraturan baru sama-sama. Setelah selesai baca-baca nanti rangkumannya diposting lagi.

PP – 46 Tahun 2013   yang mengatur tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tgl 1 Juli 2013.

Terima kasih @Pajakmania @didikcumi atas updatenya.

 

Juni 26, 2013 Posted by | Pajak, Pajak lainnya, PPh Badan, PPh Final Ps 4 (2), PPh Orang Pribadi | , , | 18 Komentar

PER-22/PJ./2013 ~ Petunjuk Pemeriksaan Afiliasi

#UpdatePajak peraturan baru PER-22/PJ./2013 mulai berlaku tgl 1 Juli 2013 yang mengatur tentang Petunjuk Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

Terima kasih, Pak Anton Suryadi (tax-inaer) yang sudah sharing filenya.

 

Juni 5, 2013 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Badan | , , , , | Tinggalkan komentar

PER-20/PJ./2013 ttg Tata Cara Pendaftaran WP

Update peraturan baru PER-20.PJ.2013, yang mengatur tentang :

1) Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP

2) Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP

3) Penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP

4) Perubahan Data [Wajib Pajak]

5) Pemindahan Wajib Pajak

Terima kasih @PajakMania, @yacobyahya, @dinartodinoto atas update-updatenya

 

Juni 4, 2013 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | , , , , , | 1 Komentar

Perubahan SPT Masa 21/26

Update Peraturan Pajak baru

PER-14/PJ./2013 tentang  Bentuk, isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/Pasal 26 serta bentuk Butki Potong Pph Pasal 21/ Pasal 26. Silahakan diunduh disini PER-14.PJ.2013( SPT Masa PPh 2126) tmt 010114

Form SPT Masa baru ini mulai berlaku 1 Januari 2014, masih banyak waktu untuk mempelajarinya.Tapi bagi WP yang menggunakan e-SPT tentu tinggal menunggu update eSPT ya :)

Terima kasih @amanikirei @Pajakmania atas updatenya

Oh ya, mengenai Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 masih menggunakan PER – 31.PJ.2012 tg Pedoman Teknis Pelaporan PPh psl 21-26

Selamat #BelajarPajak.

Mei 15, 2013 Posted by | Pajak, PPh Pasal 21/26 | , | 4 Komentar

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 3.189 pengikut lainnya