Triyani’s Weblog

Tax Blogging and Sharing

e-Faktur: Mengapa Harus Meninggalkan Faktur Pajak Manual?

e-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan, atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). e-Faktur memudahkan Setiap Pengusaha Kena Pajak karena tidak perlu lagi membuat faktur pajak manual.

Saat ini, pembuatan e-Faktur dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan tanpa biaya.  Cukup gunakan aplikasi dari OnlinePajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PPN, PPh 23, dan PPh 21. Aplikasi ini sangat mudah dan hemat karena semua aktivitas dilakukan dalam satu aplikasi terpadu.

Aplikasi OnlinePajak menjadi semakin relevan dengan penerapan e-Faktur. Sebab, e-Faktur dapat dibuat hanya dengan satu klik tanpa perlu melakukan instalasi atau update software apapun. Selain itu, aplikasi OnlinePajak juga dapat membuat SPT PPN secara otomatis dan langsung e-Filing dalam satu aplikasi terpadu. Tidak perlu mengunduh aplikasi apapun, sebab semua yang Anda perlukan tersedia  secara online.

Lalu, apa saja manfaat e-Faktur? Dilihat dari latar belakang, efaktur dirancang sebagai solusi menanggulangi faktur pajak fiktif. Data penyalahgunaan faktur pajak yang diambil dari laporan tahunan DJP 2009-2013 menyebutkan negara merugi Rp 1,5 triliun karena hal tersebut.

Sementara dari segi fungsi, e-Faktur pajak sangat berguna bagi penggunanya dan dapat mengurangi biaya operasional. Berkat e-Faktur, Anda tidak perlu merogoh kocek untuk biaya cetak, biaya kertas, dan biaya penyimpanan dokumen. Lantaran tidak perlu kertas, e-Faktur otomatis juga menjadi pendukung green tax.

Green tax adalah kebijakan untuk mengurangi pemakaian kertas sebagai sarana administrasi dan menjaga alam dari pemanasan global. Sejak 1983, faktur pajak dibuat manual menggunakan kertas, sementara kertas dibuat dari bubur kayu yang berasal dari hutan. Bayangkan, berapa banyak pohon yang harus ditebang untuk membuat ratusan juta lembar kertas faktur pajak per tahun?

Manfaat e-Faktur tidak selesai sampai di situ. Bukan cuma masyarakat dan Bumi saja, pemerintah pun kebagian manfaatnya. Penggunaan e-Faktur dapat mempermudah pelayanan karena mempercepat proses pemeriksaan pajak, pelaporan, serta permintaan nomor seri faktur pajak. Pemerintah juga dapat dengan mudah me-monitoring karena adanya kelengkapan data dari setiap faktur pajak.

Juli 20, 2016 Posted by | Pajak | Tinggalkan komentar

Tutorial: Cara Mendapatkan dan Aktivasi EFIN

Bisa jadi masih banyak yang belum mengenal Electronic Filing Identification Number atau yang biasa disebut EFIN. Ini adalah nomor unik yang akan dipakai oleh Wajib Pajak saat mendaftar di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Online. Ketika lupa password atau bahkan e-mail akun Anda yang teregistrasi di DJP Online, EFIN menjadi jawaban kebuntuan Anda. Utamanya, EFIN diperlukan bagi Wajib Pajak agar bisa melakukan e-Filing dan transaksi pajak online lainnya seperti e-Billing. Lantas, bagaimana cara mendapatkan EFIN?

Sebelumnya, ada tiga hal yang perlu Anda siapkan. Pertama, adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan e-mail aktif yang dapat Anda gunakan. Selanjutnya, fotokopi NPWP dan KTP Anda untuk nantinya diserahkan kepada petugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Setelah memberikan dua fotokopi dokumen yang sudah disebutkan kepada petugas di kantor pajak, Anda akan diarahkan untuk mengisi Formulir Aktivasi EFIN. Informasi di dalamnya merupakan identitas Wajib Pajak termasuk nama, tempat tanggal lahir, nomor telepon seluler, alamat e-mail, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk mengisi data-data tersebut dengan lengkap.

Jika ingin lebih efektif atau hemat waktu, Anda cukup mengunduh Formulir Aktivasi EFIN di website resmi DJP atau di sini. Simpan formulir tersebut untuk dicetak. Setelah dicetak, silakan isi form dengan data pribadi Anda untuk diserahkan kepada petugas di loket EFIN di KPP. Idealnya, proses ini tidak memakan waktu lebih dari 10 menit.

Ada hal yang perlu Anda lakukan sebelum pulang dari kantor pajak. Tanyakan kembali ke petugas untuk memastikan bahwa EFIN Anda sudah aktif. Di beberapa kota besar, loket EFIN juga tersedia di pusat perbelanjaan. Untuk informasi ini, Anda dapat melihatnya di twitter kantor pajak terdekat.

Kini Anda sudah memiliki EFIN. Artinya, Anda sudah dapat melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak secara online alias eFiling pajak. Mari budayakan tertib bayar dan lapor pajak.

Juni 16, 2016 Posted by | Pajak | , , , , | 1 Komentar

eFiling Badan: Persiapan Lapor Pajak Online

Meskipun perpajakan di Indonesia sudah didukung oleh teknologi yang mumpuni, namun bisa jadi ada yang belum mengenal efiling pajak online. Ya, ini adalah sebuah metode penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real-time melalui website efiling pajak DJP Online atau aplikasi yang disediakan ASP (Application Service Provider / Penyedia Jasa Aplikasi) pajak.

Sebelum melakukan efiling, Anda musti menyiapkan sejumlah hal semisal mengaktivasikan eFin di Kantor Pelayanan Pajak. Kemudian, siapkan e-SPT atau file CSV yang hendak dilaporkan dengan menggunakan aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Online.

Selanjutnya, untuk melakukan efiling pajak badan, wajib pajak harus menggunakan aplikasi dari ASP yang sudah diakui dan disahkan DJP. OnlinePajak adalah ASP efiling pajak dan e-SPT alternatif berbasis online yang telah disahkan DJP dengan Surat Keputusan Nomor KEP-193/PJ/2015.

OnlinePajak memberikan banyak manfaat pajak online yang mempermudah wajib pajak badan dalam hitung, setor, dan lapor pajak serta mengelola administrasi perusahaan dalam satu aplikasi terpadu.

Hal selanjutnya yang perlu Anda perhatikan adalah batas waktu pelaporan pajak online badan. Seperti lapor pajak badan secara manual, batas waktu efiling juga mengikuti batas waktu penyampaian SPT pada umumnya. Untuk SPT Masa PPN, batas waktu pelaporannya adalah setiap akhir bulan berikutnya (tanggal 30 atau 31).

Sementara batas waktu pelaporan SPT Masa PPh adalah setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Batas akhir pelaporan SPT Tahunan Badan adalah setiap tanggal 30 April atau 4 bulan setelah perusahaan tutup buku.

Jika semua hal terkait e-Filing telah disiapkan, Anda perlu mengingat satu hal agar membuat Anda tidak lalai. Yaitu, denda keterlambatan lapor SPT online. Jumlah denda yang ditetapkan jika wajib pajak terlambat lapor SPT online badan sama dengan jumlah denda yang ditetapkan untuk wajib pajak yang terlambat lapor pajak secara manual.

Anda harus membayar sanksi administratif senilai Rp 100 ribu untuk setiap keterlambatan SPT Masa PPh dan Rp 500 ribu untuk PPN. Sementara jika lalai atau telat dalam melapor SPT Tahunan Badan, denda yang dikenakan lebih besar 10 kali lipat atau Rp 1 juta.

Juni 13, 2016 Posted by | Adv, Pajak | , , , | Tinggalkan komentar

e-Filing Pajak SPT Badan Kini Lebih Mudah

Sebagian dari Anda bisa jadi pernah mengantre dan merasa membuang waktu saat lapor pajak di KPP. Namun, kini masalah tersebut sudah terpecahkan. Anda dapat menghemat waktu dan menekan biaya operasional dengan lapor pajak online atau e-Filing pajak. e-Filing adalah cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik dan terhubung melalui internet pada website DJP Online atau laman penyedia layanan (ASP) e-SPT untuk melaporkan seluruh SPT Badan.

Saat ini terdapat beberapa ASP yang ditunjuk DJP. Di antaranya adalah OnlinePajak. Jika ASP lainnya berbayar, OnlinePajak adalah satu-satunya yang menyediakan layanan e-Filing untuk seluruh wajib pajak termasuk Badan atau Perusahaan tanpa dipungut biaya. OnlinePajak  melalui solusinya yang mudah digunakan, bertujuan untuk membantu Wajib Pajak Badan menangani kepatuhan pajak dengan mudah.

e-Filing SPT Badan di OnlinePajak memudahkan wajib pajak Badan dalam melaporkan SPT Tahunan Badan dan SPT Masa tanpa perlu datang dan antre di KPP. Cukup sekali klik, gratis sekarang dan selamanya.

Bagaimana cara melakukan e-Filing Badan? Pertama, Anda harus mendapatkan EFIN Badan kemudian silakan install aplikasi di salah satu ASP atau cukup membuat akun di OnlinePajak. Lalu impor data dari software yang Anda pakai untuk membuat laporan SPT Tahunan Badan. Setelah langkah ini, Anda sudah dapat melakukan e-Filing SPT Tahunan Badan. Cukup mudah bukan?

Selain penggunaannya yang tidak sulit, ada banyak manfaat e-Filing. Di antaranya menghemat waktu dan uang, mendapatkan bukti penerimaan efiling dalam bentuk elektronik, serta lebih efektif karena Anda akan memiliki fleksibilitas yang tinggi selama terhubung dengan internet.

Pelaporan SPT Badan secara online menggunakan e-Filing juga dapat dilakukan melalui laman https://djponline.pajak.go.id. Gratis dan mudah.

Jangan sampai terlambat atau bahkan tidak lapor SPT Tahunan Badan sama sekali. Sanksinya, perusahaan akan dikenakan denda sebesar Rp 1 juta. Tentunya perusahaan harus membayar denda tersebut setelah menerima Surat Tagihan Pajak dari DJP.

Juni 2, 2016 Posted by | Adv, Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak | Tinggalkan komentar

#BelajarPajak | Mempersiapkan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (1)

http://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=76

#BelajarPajak |Mempersiapkan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (1)
Oleh : Triyani Budianto
SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang PribadiPengantar
Pasal 3 ayat (3) huruf b undang-undang KUP mengatur bahwa batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (“SPT”), untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Dengan demikian batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh tahun 2015 akan jatuh pada tanggal 31/3/16 yang tinggal hitungan hari.

Batas waktu tiga bulan setelah akhir tahun pajak dianggap cukup memadai bagi Wajib Pajak untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran pajak dan penyelesaian pembukuannya. Dalam tulisan ini penulis akan mengulas tentang ketentuan umum yang terkait dengan SPT Tahunan WP orang pribadi serta document apa saja yang perlu dipersiapkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan untuk menyampaikan SPT Tahunan tahun pajak 2015.
Siapa yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan
Wajib Pajak Orang Pribadi yang dalam satu tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib menyampaikan SPT Tahunan.  Pengecualian berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP.  Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 PMK-243/PMK.03./2014 (“PMK-243”) yang mengatur bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang dalam satu tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan.
Sebagai pengingat, besarnya PTKP yang berlaku tahun 2015 adalah sebagai berikut :

  1. Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
  2. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
  3. Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
  4. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
Dengan demikian Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan keluarga (status TK/0) apabila pada tahun 2015 menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak lebih dari Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) tidak wajib menyampaikan SPT tahunan, meskipun Wajib Pajak telah memiliki NPWP. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang telah menikah dan mempunyai tanggungan 3 orang (status K/3) akan dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan apabila pada tahun 2015 memperoleh penghasilan neto tidak lebih dari Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah).
Formulir SPT yang berlaku
Seperti tahun sebelumnya, untuk tahun 2015 terdapat 3 Jenis formulir SPT Tahunan yang berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu :

1) Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 dan lampiran-lampirannya), diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:
a. dari usaha/pekerjaan bebas;
b. dari satu atau lebih pemberi kerja;
c. yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan/atau bersifat Final; dan/atau
d. dalam negeri lainnya/luar negeri,
2) Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (Formulir 1770 S dan Lampiran-lampirannya), diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:
a. dari satu atau lebih pemberi kerja;
b. dalam negeri lainnya; dan/atau
c. yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final,
3) Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir 1770 SS), diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00.
Dengan adanya tiga jenis formulir SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak harus dapat memilih formulir SPT yang sesuai dengan kriterianya. Kesalahan dalam memilih formulir SPT akan merepotkan Wajib Pajak di kemudian hari. Jika pelaporan SPT dilakukan secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, apabila Wajib Pajak mengisi formulir SPT yang tidak sesuai dengan kriterianya maka SPT akan dikembalikan dan disarankan agar mengisi SPT kembali dengan menggunakan formulir SPT yang sesuai.
Wajib Pajak dapat mengambil sendiri Formulir SPT tahunan baik dalam bentuk hardcopy maupun dalam bentuk elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Formulir SPT juga dapat diunduh di laman Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)
Kelengkapan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Fungsi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

  1. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
  2. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
  3. harta dan kewajiban.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Yang dimaksud benar, lengkap dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

  1. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
  2. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
  3. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan

SPT Tahunan Lengkap adalah SPT Tahunan yang semua elemen SPT Tahunan Induk dan lampirannya telah diisi dengan lengkap, dilengkapi lampiran khusus, keterangan dan/atau dokumen yang disyaratkan.

Sebagaimana diatur dalam Lampiran V Butir I.A 1 PER-01/PJ./2016, SPT 1770 dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

SPT1
SPT 1770 S dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut (Lampiran V butir II.A PER-01/PJ./2016):
SPT2a
Sebagaimana diatur dalam lampiran V butir III.A, SPT 1770-SS dinyatakan lengkap apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
SPT2
Pada saat Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan, petugas penerima SPT Tahunan melakukan Penelitian Penyampaian SPT Tahunan dengan mengisikan lembar penelitian sebagaimana diatur dalam Lampiran-III PER-01/PJ./2016 (gambar-1 berikut ini )
SPT3
Berdasarkan lembar penelitian tersebut petugas penerima SPT Tahunan menyatakan apakah SPT yang disampaikan Wajib Pajak Lengkap atau Tidak Lengkap. Dalam hal SPT Tahunan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak, petugas penerima SPT Tahunan memberikan Bukti Penerimaan SPT Tahunan. Sebaliknya apabila SPT tahunan tidak lengkap dan/atau tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak, maka petugas penerima SPT Tahunan akan mengembalikan SPT Tahunan beserta lembar penelitian SPT Tahunan. Petugas peneliti SPT Tahunan menuliskan syarat kelengkapan SPT Tahunan yang perlu dilengkapi/diperbaiki pada kolom yang tersedia.
SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap dalam hal:

  1. SPT Induk ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak tetapi tidak dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi ditandatangani oleh ahli waris tetapi tidak dilampiri dengan Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang;
  2. terdapat elemen SPT Induk yang diisi tidak lengkap;
  3. SPT Tahunan Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP;
  4. SPT Tahunan tidak atau kurang disertai dengan Lampiran pada Formulir atau Lampiran Keterangan dan/atau Dokumen yang Disyaratkan;
  5. Lampiran “Daftar Pemotongan/Pemungutan yang Dipotong Pihak Lain atau Ditanggung Negara, Daftar Harta dan Kewajiban Pada Akhir Tahun dan Daftar Susunan Anggota Keluarga dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap;
  6. Terdapat Lampiran Khusus sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV butir I.A s.d. butir IV.A atau butir I.B s.d. butir IV.B atau butir I.C s.d. butir IV.C pada Peraturan Direktur Jenderal No.01/PJ./2016 yang diisi tidak lengkap;
  7. SPT Induk hasil cetakan dari aplikasi e-SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak dilampiri dengan Media Penyimpanan Elektronik yang berisi Dokumen Elektronik SPT Tahunan;
  8. e-SPT Tahunan yang Dokumen Elektroniknya disampaikan dengan menggunakan Media Penyimpanan Elektronik, tetapi isi datanya tidak sesuai dengan SPT Induk hasil cetakan yang disampaikan oleh Wajib Pajak;dan/atau
  9. e-SPT Tahunan yang Dokumen Elektroniknya disampaikan dengan menggunakan Media Penyimpanan Elektronik tetapi tidak dapat diproses dalam aplikasi sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak.
Tempat dan Cara Penyampaian SPT Tahunan
Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan cara:

a. langsung, yaitu melalui :
TPT, meliputi TPT Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan TPT Kantor Pelayanan selain tempat Wajib Pajak terdaftar; atau
pojok pajak, mobil pajak, atau tempat khusus penerimaan SPT Tahunan,
yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menerima SPT Tahunan ;
b. dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
c. dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; atau
d. saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, meliputi :
laman Direktorat Jenderal Pajak;
laman penyalur SPT elektronik;
saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu;
jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan
saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan secara langsung di TPT selain tempat Wajib Pajak terdaftar, pojok pajak, mobil pajak, dan tempat khusus penerimaan SPT Tahunan atas:

a. SPT 1770;
b. SPT Tahunan Pembetulan; dan
c. SPT 1770 S dan SPT 1770 SS yang:
1) menyatakan lebih bayar;
2) disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT; dan
3) disampaikan dalam bentuk e-SPT Tahunan.
Untuk menyampaikan ketiga jenis SPT Tersebut di atas Wajib Pajak dapat menyampaikan secara langsung di TPT tempat Wajib Pajak terdaftar.
Dalam hal penyampaian SPT Tahunan dilakukan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan dalam amplop tertutup yang telah dilekatkan lembar informasi amplop SPT Tahunan.

Sebagaimana diatur dalam Lampiran-I PER-01/PJ./2016, lembar informasi amplop SPT Tahunan adalah sebagai berikut (gambar-2):

SPT4

Layanan Pajak Online Direktorat Jenderal Pajak
Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan layanan elektronik untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Layanan Pajak Online adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Transaksi Elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak meliputi DJP Online dan Penyedia Layanan SPT Elektronik. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan melalui Layanan Pajak Online, Wajib Pajak harus memiliki EFIN.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi, syarat dan ketentuan pengajuan permohonan aktivasi EFIN adalah sebagai berikut:

a. permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain;
b. Wajib Pajak mengisi, manandatangani dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dengan mendatangi secara langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Kosultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat dan lokasi lain yang ditentukan oleh KPP atau KP2KP;
c. Wajib Pajak menunjukan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa:
1) identitas diri berupa:
a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam hal Wajib Pajak merupakan warga Negara Indonesia; atau
b) Paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dalam hal Wajib Pajak merupakan warga negara asing; dan
2) kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
d. menyampaikan alamat e-mail aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
Setelah memperoleh e-FIN, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak, baik melakukan pembayaran pajak secara online melalui e-billing atau menyampaikan SPT Tahunan secara online melalui e-filing.
Khusus bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.8 tahun 2015 diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui e-filing.
Penutup
Agar dapat mengisi SPT Tahunan dengan lengkap, benar dan jelas, berikut ini hal-hal umum yang harus dipersiapkan oleh Wajib Pajak orang pribadi:

  1. Menyusun Laporan Keuangan th 2015 (bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau Pekerjaan bebas dan menyelenggarakan Pembukuan);
  2. Menyusun rekapitulasi Peredaran/Penghasilan bruto tahun 2015 (bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau Pekerjaan bebas) dan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto
  3. Mengumpulkan data penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan dari luar negeri, baik yang merupakan obyek PPh maupun non obyek PPh;
  4. Mengumpulkan data harta yang dimiliki Per 3/12/15 dan saldo utang per 31/12/15;
  5. Mengumpulkan bukti potong 1721-A1/1721-A2 dalam hal memperoleh penghasilan dari pekerjaan serta bukti pemotongan/pemungutan PPh lainnya, sesuai ketentuan pasal 22, pasal 23 dan bukti kredit pajak luar negeri;
  6. Mengumpulkan bukti pembayaran Zakat atau sumbangan keagamaan yang akan diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto
  7. Mengumpulkan bukti/dokumen lain yang diperlukan dalam penyusunan SPT Tahunan
  8. Mengajukan EFIN dan melakukan aktivasi EFIN ke KPP setempat agar dapat melakukan pembayaran pajak melalui e-billing dan/atau menyampaikan SPT tahunan secara online (e-filing). Dalam hal terdapat PPh kurang bayar (PPh pasal 29) pembayaran Pajak hanya dapat dilakukan secara online melalui e-billing (http://sse2.pajak.go.id).
  9. Melakukan pengecekan kembali lokasi Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Pada tahun 2015 terdapat pemekaran Kantor Pelayanan Pajak dan perubahan wilayah kerja KPP, ada kalanya Wajib Pajak Orang Pribadi telah dipindahkan ke KPP baru namun tidak ada pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
Referensi
  1. Undang-undang No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang no 16 tahun 2009.
  2. Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuain besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
  3. Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
  4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-34/PJ./2010 tentang tentang bentuk formulir surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan beserta petunjuk pengisiannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER-36/PJ./2015
  5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER – 41/PJ/2015 Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online
  6. PER – 01/PJ/2016 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan
  7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia Melalui E-Filing

Februari 22, 2016 Posted by | Artikel Pajak, Artikel Pajak-ku, Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Orang Pribadi | , , , , | Tinggalkan komentar

Majalah Inside Tax Edisi Khusus : Tren, Outlook dan Tantangan Perpajakan 2016

unnamed

Download Majalah Inside Tax Edisi Khusus

Majalah InsideTax Edisi Khusus: Tren, Outlook, dan Tantangan Perpajakan 2016

Baca lebih lanjut

Januari 21, 2016 Posted by | Pajak | Tinggalkan komentar

#BelajarPajak : PPh Pasal 23 (Update Agustus 2015)

#BelajarPajak : PPh Pasal 23 (Update Agustus 2015)
Oleh : Triyani Budianto

Pelunasan pajak dalam tahun berjalan

Pasal 20 ayat (1) Undang-undang PPh mengatur bahwa “Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri”

Penjelasan :
“Agar pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan mendekati jumlah pajak yang akan terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, maka pelaksanaannya dilakukan melalui :
a) pemotongan pajak oleh pihak lain dalam hal diperoleh penghasilan oleh Wajib Pajak dari pekerjaan, jasa atau kegiatan sebagaimana dalam Pasal 21, pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa dan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
b) pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.”

Pelunasan pajak dalam tahun berjalan tersebut, baik yang dipotong atau dipungut pihak lain maupun yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.

Tulisan ini akan merangkum ketentuan terkait dengan pemotongan PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 (“PPh Pasal 23”) dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku bulan Agustus 2015.

Pemotong PPh Pasal 23

Pada dasarnya pemotong PPh pasal 23 adalah pihak yang wajib melakukan pembayaran atas penghasilan yang merupakan obyek PPh pasal 23, yang terdiri dari:
– badan pemerintah,
– subjek pajak badan dalam negeri,
– penyelenggara kegiatan,
– bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, serta
– Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak

Baca lebih lanjut

Agustus 7, 2015 Posted by | Pajak | , , , | Tinggalkan komentar

Formulir SPT PPh WP Orang Pribadi 2014

File Excel formulir SPT tahunan WP Orang Pribadi bisa diunduh di sini

1) Formulir SPT 1770 dapat diunduh disini

2) Formulir  Formulir SPT 1770 S dapat diunduh disini

3) Formulir SPT Formulir SPT 1770 SS dapat diunduh disini

 

File SPT Tahunan WP Orang Pribadi dalam format PDF

1) Formulir SPT 1770

2) Formulir SPT 1770 S

3) Formulir SPT 1770 SS

 

Maret 4, 2015 Posted by | PPh Orang Pribadi | , , | Tinggalkan komentar

SPT 1770-SS tahun 2014

Formulir SPT Tahunan PPh WPOP tahun 2014, Formulir 1770-SS berikut petunjuk pengisiannya.

SPT 1770-SS tahun 2014

image

image

Februari 16, 2015 Posted by | Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak, PPh Orang Pribadi | | 1 Komentar

PMK tentang Advance Pricing Agreement

#UpdatePajak PMK Nomor 7/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) bisa diunduh diweb SJDIH http://www.sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/7~PMK.03~2015Per.HTM

 

Januari 27, 2015 Posted by | Tax Treaty, Transfer Pricing, UU dan aturan pajak | Tinggalkan komentar

Wakil dan Kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan

Wakil dan Kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan

Oleh : Triyani Budianto

Pengantar

Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Sendiri, Wakil Wajib Pajak atau Kuasa. Pihak-pihak yang ditentukan sebagai wakil Wajib Pajak telah diatur dalam Undang-undang KUP. Demikian pula persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa telah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Tulisan sederhana ini merupakan ringkasan dari ketentuan-ketentuan tersebut, dimaksudkan agar pembaca lebih mudah memahami mengenai wakil wajib pajak dan kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengurus sebagai wakil Wajib Pajak

Pasal 32 ayat (1) Undang-undang KUP telah mengatur mengenai siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak badan, badan yang dinyatakan pailit, badan dalam pembubaran, badan dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya karena wajib pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

Berikut ini wakil Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang KUP, dalam hal :

  1. badan oleh pengurus;
  2. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
  3. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
  4. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
  5. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
  6. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Yang dimaksud dengan pengurus bagi wajib pajak badan terdiri dari :

  • Orang yang namanya tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta pendirian dan perubahannya ;
  • Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan. Ketentuan dalam ayat ini berlaku juga bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Bagi wakil wajib pajak, untuk dapat mewakili Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan tidak diperlukan surat kuasa khusus. Untuk Pengurus yang namanya tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta perusahaan dapat membuktikan kedudukannya sebagai pengurus melalui akta pendirian atau perubahannya. Sedangkan bagi pengurus yang namanya tidak tercantum dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta perusahaan diperlukan bukti lain untuk membuktikan bahwa orang tersebut nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Bukti lain tersebut misalnya bukti bahwa orang tersebut berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga atau bukti bahwa pengurus tersebut berwenang menandatangani cek wajib pajak.

Baca lebih lanjut

Januari 21, 2015 Posted by | Artikel Pajak, Artikel Pajak-ku, Ketentuan Umum Perpajakan | , , , | 4 Komentar

Tata Cara Pencabutan PKP Secara Jabatan atas Pengusaha Kecil PPN

#UpdatePajak #PER-12/PJ./2014 Tata Cara Pencabutan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan Atas Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai 2014 dapat diunduh disini

 

April 10, 2014 Posted by | Pajak, PPN | , , | 4 Komentar

Seminar & Training Program DDTC Maret-April 2014

Informasi buat teman-teman yang akan mengikuti Seminar & Training di DDTC Baca lebih lanjut

April 10, 2014 Posted by | Adv. Seminar | Tinggalkan komentar

Mau Majalah InsideTax Gratis?

Dapatkan Inside Tax Edisi Khusus secara gratis dengan cara mengirimkan nama lengkap, Pekerjaan/Jabatan, nama perusahaan tempat bekerja, alamat tempat tinggal/kantor, dan no telepon pribadi/kantor, ke alamat email: insidetax@dannydarussalam.com.

Tersedia untuk 100 pengirim pertama s/d 31 Januari 2014. Baca lebih lanjut

Januari 21, 2014 Posted by | Adv. Seminar, Pajak | , , | 2 Komentar

PMK-107/PMK.011/2013~>Juklak PP 46 th 2013

#UpdatePajak akhirnya PMK yang ditunggu-tunggu terbit juga. semoga segera disusul dg PER-DJP & SE-nya biar jelas sejelas jelasnya:). Bagi yang memerlukan filenya silahkah unduh file PMK107_PMK_011_2013 (Juklak PP46) disini . Mari kita pelajari sama-sama.

Terima kasih @pajakmania atas updatenya.

 

Agustus 14, 2013 Posted by | Pajak, PPh Badan, PPh Final Ps 4 (2), PPh Orang Pribadi | , , , | 6 Komentar

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 3.213 pengikut lainnya